5 Regulasi IoT di Indonesia yang Perlu Diketahui Pemilik Perusahaan

Regulasi IoT di Indonesia semakin kompleks seiring dengan IoT yang menjadi salah satu teknologi terpenting yang membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang bisnis baru. Namun, dengan pertumbuhan pesat penggunaan IoT, regulasi yang mengatur keamanan, privasi data, dan operasional perangkat IoT menjadi semakin krusial. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai regulasi IoT di Indonesia. 

Perkembangan Regulasi IoT di Indonesia

Perkembangan regulasi IoT di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan seiring dengan peningkatan adopsi teknologi digital. Pemerintah Indonesia telah menetapkan agenda transformasi digital sebagai salah satu prioritas utama untuk mendukung pembangunan ekonomi. IoT merupakan bagian integral dari strategi ini karena potensinya untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Untuk mendukung transformasi ini, beberapa peraturan telah diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepertu: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP memberikan kerangka hukum untuk melindungi data pribadi di Indonesia, termasuk data yang dikumpulkan dan diproses oleh perangkat IoT. Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi penyedia layanan IoT untuk menjaga keamanan data pengguna.

Mengapa Regulasi IoT di Indonesia Perlu Diterapkan?

Regulasi IoT (Internet of Things) di Indonesia perlu diterapkan untuk memastikan penerapan IoT di Indonesia ini berjalan secara aman, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. IoT melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan transmisi data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi pengguna. Regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa data ini dilindungi dari penyalahgunaan, kebocoran, dan akses yang tidak sah.

Selain itu, regulasi menetapkan kerangka hukum untuk tanggung jawab dan akuntabilitas bagi produsen, penyedia layanan, dan pengguna IoT. Ini penting untuk menangani masalah hukum yang mungkin timbul dari penggunaan perangkat IoT, seperti pelanggaran hak cipta, pencurian data, atau malfungsi perangkat. Regulasi IoT yang baik dapat mendorong adopsi teknologi ini di sektor-sektor penting seperti, manufaktur, transportasi, dan kesehatan.

5 Regulasi IoT di Indonesia yang Diterapkan

Seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi Internet of Things (IoT) di berbagai sektor industri, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi untuk mengatur dan memastikan keamanan serta privasi dalam penggunaan perangkat dan sistem IoT. Bagi bisnis yang ingin memanfaatkan IoT untuk inovasi dan efisiensi, memahami lima regulasi utama ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan. Simak penjelasan berikut!

1. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP Law)

UU ini menetapkan aturan dan pedoman yang harus diikuti oleh entitas yang mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mentransfer data pribadi. Perangkat IoT seringkali mencakup informasi tentang kebiasaan pengguna, data lokasi, data kesehatan, dan informasi sensitif lainnya. UU PDP memastikan bahwa pengumpulan data ini dilakukan dengan cara yang sah dan transparan serta memerlukan persetujuan pengguna.

2. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2023 menetapkan strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber di Indonesia. Dalam konteks IoT, perangkat sering terhubung ke internet dan rentan terhadap serangan siber. aturan ini memperkuat kebutuhan untuk melindungi perangkat IoT sebagai bagian dari infrastruktur digital nasional. Penyedia layanan dan produsen perangkat IoT harus mematuhi standar keamanan yang lebih ketat.

3. Standar dan Regulasi Keamanan Siber untuk Perangkat IoT

Di Indonesia, pengembangan standar dan regulasi ini dipimpin oleh lembaga pemerintah, seperti Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sebelum perangkat IoT dapat dipasarkan di Indonesia, perangkat tersebut harus melalui proses sertifikasi dan pengujian untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

4. Kebijakan Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital

Untuk mendukung penerapan IoT, Indonesia fokus pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah mengharuskan operator telekomunikasi untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung IoT, termasuk penyediaan jaringan NB-IoT (Narrowband IoT) yang mendukung perangkat dengan konsumsi daya rendah dan cakupan luas.

5. Peraturan terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

PSE dibagi menjadi dua kategori utama yaitu PSE Lingkup Privat dan PSE Lingkup Publik. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE): PP ini adalah kerangka regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik di Indonesia. Ini mencakup persyaratan bagi PSE untuk mendaftar dan mendapatkan izin dari Kominfo.

Kesimpulan

Perkembangan regulasi IoT di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikanl. Pemerintah Indonesia telah menetapkan agenda transformasi digital sebagai salah satu prioritas utama untuk mendukung pembangunan ekonomi.Regulasi IoT (Internet of Things) di Indonesia perlu diterapkan untuk memastikan perkembangan teknologi ini berjalan secara aman, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Beberapa regulasi IoT di Indonesia antara lain adalah undang-undang perlindungan data pribadi (PDP Law), peraturan presiden No. 47 Tahun 2023 tentang strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber, standar dan regulasi keamanan siber untuk perangkat IoT, kebijakan telekomunikasi dan infrastruktur digital. Beberapa regulasi IoT di Indonesia tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia.